SISTEM KOMUNIKASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Sistem komunikasi yang berdasar tanggung jawab sosial
(social responsibility system) muncul pada abad ke-20 sebagai modifikasi
terhadap sistem libertarian. Teori ini diperkenalkan oleh Theodore Peterson
dalam buku Four Theory of The Press. Menurut Peterson, kebebasan dan
kewajiban bertanggung selalu berdampingan. Pers bebas dalam negara penganut
demokrasi memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakat dalam
menjalankan fungsi-fungsinya.
Pada dasarnya fungsi pers di bawah teori tanggung
jawab sosial sama dengan fungsi pers dalam teori libertarian, yaitu:
1) Melayani sistem
politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan perdebatan tentang
masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
2) Memberi penerangan
kepada masyarakat sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya
sendiri.
3) Menjadi penjaga
hak-hak perorangan dengan bertindak sebagai anjing penjaga (watch dog)
yang mengawasi pemerintah.
4) Melayani sistem
ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa melalui
medium periklanan.
5) Menyediakan hiburan
6) Mengusahakan sendiri
biaya finansial sedemikian rupa sehingga bebas dari tekanan-tekanan orang yang
mempunyai kepentingan.[1]
Teori tanggung jawab sosial berpegang pada pengetahuan
manusia. Dengan rasionya, manusia dapat membedakan mana hal-hal yang
bermanfaat, yang baik dan mana yang tidak baik dan tidak bermanfaat dan tidak
baik. Jika manusia tersebut bekerja dalam wilayah pers maka ia dapat membedakan
mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga semua pesan-pesan komunikasi
dan informasi yang dikeluarkan oleh pers dapat dipertanggungjawabkan dengan
sepenuhnya.[2]
Teori tanggung jawab sosial berasal dari inisiatif
orang Amerika – Komisi Kebebasan Pers atau the Commission of Freedom of the
Press. Pendorong utamanya adalah tumbuhnya kesadaran bahwa dalam hal-hal
tertentu yang penting, pasar bebas telah gagal untuk memenuhi janji akan
kebebasan pers dan untuk menyampaikan maslahat yang diharapkan bagi masyarakat.[3] Teori tanggung jawab sosial mempunyai inti
pemikiran: siapa yang menikmati kebebasan juga memiliki tanggung jawab tertentu
kepada masyarakat. Teori ini muncul karena teori libertarian dinilai terlalu
mementingkan kebebasan.[4]
Lalu, apakah teori ini dapat diterapkan di sebuah
negara? Menurut Denis McQuail dalam bukunya Mass Communication Theory, teori
tanggung jawab sosial dapat diterapkan secara luas, karena ia meliputi beberapa
jenis media cetak privat dan lembaga siaran publik, yang dapat
dipertanggungjawabkan melalui berbagai bentuk prosedur demokratis pada
masyarakat. Landasan utamanya adalah: asumsi bahwa media melakukan fungsi yang
esensial dalam masyarakat, khususnya dalam hubungan dengan plitik demokrasi,
pandangan bahwa media seyogyanya menerima kewajiban untuk melakukan fungsi itu
– terutama dalam lingkup informasi, dan peneyediaan ruang bagi bagi berbagai
pandangan yang berbeda, penekanan pada kemandirian media secara maksimum,
konsisten dengan kewajibannya kepada masyarakat, penerimaan pandangan bahwa ada
standar prestasi tertentu dalam karya media yang dapat dinyatakan dan
seyogyanya dipedomani.
Prinsip utama teori tanggungjawab sosial sekarang
dapat disajikan sebagai berikut:
- Media seyogyanya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu pada masyarakat.
- Kewajiban tersebut terutama dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesionalitas tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektifitas dan keseimbangan.
- Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.
- Media seyogyanya menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan, atau ketidak tertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama.
- Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan masyarakatnya, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.
- Masyarakat dan publik, berdasarkan prinsip yang disebut pertama, memiliki hak untuk mengharapkan standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.
- Wartawan dan media profesional seyogyanya bertanggungjwab terhadap masyarakat dan juga kepada pemilik modal serta pasar.[5]
Berbeda pendapat dengan McQuail yang berpendapat bahwa
teori tanggung jawab sosial dapat diaplikasikan secara luas, Soemarno
dalam modul Perbandingan Sistem Komunikasi menyatakan, dalam
kenyataannya sistem tanggung jawab sosial tidak dapat dipraktekkan dan hanya
menjadi teori semata dengan alasan sebagai berikut:
a. Dua Ambang Kecenderungan
Sistem tanggung jawab sosial berada diantara dua
sistem komunikasi lainnya, yaitu autoritarian dan libertarian. Manusia
menginginkan kebebasan tanpa adanya kekangan dan tekanan dari penguasa karena
hal tersebut adalah hambatan untuk mengembangkan cita-cita, ide atau kehendak,
sehingga fungsi primer dari suatu sistem tidak mungkin tercapai. Demikian pula
dengan pers dan media massa yang tidak menginginkan campur tangan pemerintah
yang terlalu jauh.
Pers dan pemerintah berada dalam dua posisi yang
berbeda karena keduanya memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam sistem
tanggung jawab sosial, kecenderungan ke arah autoritarian mungkin akan terjadi
bila bila penguasa terlalu ketat mengendalikan pers dalam bentuk peraturan dan
perundangan dengan sanksi-sanksi hukumnya. Dalam hal ini maka pers
menjadi alat penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Sebaliknya, bila penguasa
memberikan kebebasan kepada pers, maka sistem social responsibility hampir menjadi
seperti sistem libertarian.
Sistem tanggung jawab sosial terlalu menyerahkan
tanggung jawab kepada individu dan lembaga pengelola media massa tanpa
memperhatikan nilai-nilai psikologis yang ada pada diri manusia yang tidak
lepas dari sifat subyektifnya, yang pada gilirannya sifat ini akan mengait pada
lembaga, organisasi tempat individu tersebut berkiprah.
b. Tidak Ada Pola tertentu
Sistem tanggung jawab sosial bersifat universal.
Menurut William L.Rivers dalam buku Responsibility in Mass Communication,
perbedaan antara sistem tanggung jawab sosial yang dipakai di negara penganut
komunis dengan negara penganut paham demokrasi yaitu terletak pada masyarakat
dan sistem kepartaian yang dianutnya. Pada negara komunis, tanggung jawab
sosial dikondisikan dan dibatasi, sedangkan pada negara demokrasi tanggung
jawab sosial diserahkan kepada masyarakat dan tidak pernah rapi.
Menurut Rivers, pemerintah tidak perlu ikut campur
terlalu jauh dalam mengendalikan kehidupan pers karena akan mengubah sistem
menjadi lebih cenderung ke arah autoritarian. Ungkapan ini menunjukkan bahwa
tidak ada suatu negara yang menerapkan sistem social responsibility secara
utuh, sehingga tidak ada pola yang bisa dijadikan ukuran perbandingan antara
sistem ini dengan sistem lainnya.
c. Ajang Rebutan Para penyandang Modal
Penerapan sistem social responsibility memberikan
dampak negatif terhadap proses berlangsungnya transaksi-transaksi komuniaksi,
terutama dalam hal pengelolaan media massa, khususnya pers. Pers akan menjadi
ajang rebutan para penyandang modal karena pers merupakan bisnis yang sangat
menguntungkan. Dalam kondisi tersebut, pers tidak bisa melaksanakan fungsinya
secara sehat dengan alasan sebagai berikut:
1) Pers akan menjadi
alat bagi suatu kelompok yang mempunyai interest tertentu,
2) Para pemilik
perusahaan lebih berorientasi kepada keuntungan bisnis atau komersial ketimbang
pada mutu mutu muatannya,
3) Media massa,
khususnya pers sering memberikan perhatian terhadap hal-hal yang tampak dari
luar terlihat sensasional, sehingga sering gagal dalam menyajikan hal-hal atau
peristiwa-peristiwa kemanusiaan.
4) Media massa,
khususnya persndikendalikan oleh salah satu kelas ekonomi, kelas-kelas bisnis
dan musuh.
d. Menimbulkan Disintegrasi
Orientasi para pemilik atau penguasa media massa
terhadap bisnis atau komersial memberi dampak tajam terhadap hal-hal sebagai
berikut:
1) Media massa dapat
menganggu kemerdekaan pribadi individu-individu warga negara,
2) Media massa dapat
membahayakan moral bangsa atau moral publik,
3) Munculnya berbagai
opini yang dibentuk oleh media massa karena ragam pemiliknya.
Kondisi semacam ini dapat menimbulkan disintegrasi
keyakinan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tujuan sistem
(negara) tidak mungkin tercapai.[6]
DAFTAR
PUSTAKA
Denis
McQuail, 1996, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar (terjemahan),
Erlangga:Jakarta
Soemarno,
2004, Perbandingan Sistem Komunikasi, penerbit Universitas
Terbuka:Jakarta.
William L.
Rivers, 2004, Media Massa & Masyarakat Modern (terjemahan),
kencana:Jakarta.
[2] Soemarno, Perbandingan Sistem Komunikasi,
(Jakarta:2004), hlm.5.11
[3] Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa Suatu
Pengantar (terjemahan), (Jakarta:1996), hlm.115
[4] William L. Rivers, Media Massa &
Masyarakat Modern (terjemahan), (Jakarta:2004), hlm.99
[5] Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa Suatu
Pengantar (terjemahan), (Jakarta:1996), hlm.117
[6] Soemarno. 2004. Perbandingan Sistem
Komunikasi. Universitas Terbuka:jakarta. Hal.5.11-5.14
Sumber :
http://stroberijuice.wordpress.com/tag/sistem-komunikasi/
